Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Petani Makin Bingung untuk Dapatkan Pupuk Bersubsidi


Sumenep, Rumah Baca Orid

Distribusi kartu tani menjadi masalah serius yang dihadapi anggota kelompok tani (poktan) yang belum mendapatkannya dari pemerintah setempat. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur banyak anggota poktan yang hingga saat ini belum menerima kartu tani sebagai syarat untuk membeli pupuk bersubsidi.

Hal itu disampaikan salah satu anggota kelompok tani di desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-guluk, Sumenep, Madura, Jawa Timur yang tidak mau disebutkan namanya. Dia menuturkan jika dirinya saat ini tak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena dirinya masih belum menerima kartu tani.

“Kami bingung, sebab kami tak bisa membeli pupuk bersubsidi karena kami tak punya kartu tani,” ucapnya, Kamis 26 Oktober 2017.

Dilanjutkannya jika dirinya terpaksa harus merogoh uang yang banyak untuk dapat membeli pupuk non-subsidi.

“Karena terpaksa, sebagai petani ya saya harus membeli pupuk non-subsidi, dan harganya mahal, sehingga itu memberatkan petani,” tuturnya.

Baca: Dinilai Tak Siap, Pemerintah Diminta Evaluasi Penerapan Kartu Tani

Menaggapi hal itu, Ahmad Fairozi, Ketua Pengurus Harian Rumah Baca ID mengatakan jika pemerintah harus segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

“Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus mampu menyelesaikan permasalahan ini, supaya petani tidak rugi dan hasil panen tetap tinggi,” katanya.

Dilanjutkan Fairozi, jika pemerintah terus menunggu bola, dan tidak menjemputnya, maka petani dalam hal ini akan sanggat dirugikan oleh kebijakan yang menurutnya kurang siap diimplementasikan.

“Pemerintah harus turun ke bawah untuk menampung keluhan masyarakat dan memberikan solusinya, supaya pelaksanaan dan penerapan kartu tani tidak seperti saat ini yang terkesan kurang siap,” ujarnya.

Fairozi berharap pemerintah tak main-main dengan isu ini, sebab ini menyangkut masa depan pertanian di Kabupaten ujung timur pulau Madura ini.

“Pemerintah jangan main-main dengan hal ini, karena ini menyangkut petani dan masa depan pertanian,” jelasnya. (Va)