Tengkulak

MUSIM panen tembakau telah dimulai beberapa pekan lalu. Menurut berbagai prediksi, harga akan mahal, sebab cuaca sangat mendukung dengan komoditas tanam tembakau. Terbukti harga tembakau yang telah dipanen beberapa waktu lalu lumayan mahal. Namun, harga itu bukan pabrikan, tapi harga tengkulak yang hendak dijual kembali ke pabrikan. Dari harga yang beredar saat ini lumayan bervariasi, mulai dari Rp 35 ribu per kg untuk daun bawah, dan Rp 45 ribu per kg untuk harga daun tengah.

Harga tembakau saat ini memang di prediksi akan mahal. Sebab, cuaca sangat mendukung tembakau. Seperti saat ini di Kabupaten paling ujung timur pulau Madura misalkan, gudang tembakau yang buka baru gudang Garam. Itupun buka sejak saat ini, per tanggal 18 Agustus 2018 untuk gudang Garam di Guluk-guluk, sebelumnya, gudang garam di Guluk-guluk hanya membeli tembakau secara personal saja.

Peran tengkulak bagi para petani tembakau tidak bisa dihindari. Sebab, petani pasca panen membutuhkan uang untuk biaya panen selanjutnya. Itu artinya, meski harga terendah tembakau rajangan berdasarkan Break Event Poin (BEP) sebesar Rp 39 ribu per kg. Petani akan menjual tembakaunya meski di bawah harga Rp 39 ribu per kg.

Pemerintah harus memiliki strategi untuk mengatasi tengkulak yang bisa merugikan petani tembakau. Sebab, peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan sangat penting dalam kasus tengkulak yang bisa memainkan harga tembakau di tataran petani. Oleh sebab itu, kedepan, petani tembakau tidak akan merugi.

Tengkulak tidak hanya ada untuk produksi tembakau rajangan, tapi tengkulak untuk produksi hasil pertanian yang lainnya juga sangat banyak. Hampir seluruh hasil panen para petani saat ini masih dikendalikan oleh tengkulak. Bahkan, tengkulak juga memiliki peran penting dalam mengatur harga kemoditas pasar, seperti harga telur, daging, cabai, dan lain sebagainya.

Jika hal ini mampu dicarikan solusi oleh pemerintah, saya meyakini, petani akan lebih sejahtera. Sebab ketergantungan pasar terhadap tengkulak selama ini sangat meresahkan. Pemerintah semestinya mampu mengatasi hal itu, karena pemerintah bersama wakil rakyat di parlemen bisa mengeluarkan kebijakan untuk membela petani agar hidupnya menjadi lebih layak.

Pertanyaannya, kapan pemerintah akan mampu melakukan hal itu? Sebagai bagian dari masyarakat, saya hanya mampu berharap pemerintah bisa mengatasi hal itu. Entah kapan akan terealisasi, wallahu a’lam. (*)

*Ahmad Fairozi, Pendiri Rumah Baca Indonesia (Rumah Baca ID).